Prabowo Serahkan Sepenuhnya Hasil Pilpres Kepada MK

Sumber: Google

Apapun hasil pemilihan Presiden 2019 Prabowo Subianto Calon Presiden 02 menyerahkan sepenuhnya hasil sidang sengketa kepada Mahkamah Konsitusi (MK). Hal tersebut untuk menghindari fitnah dan provokator. Prabowo juga meminta agar pendukungnya tidak perlu hadir saat sidang berlangsung.

"Saudara-saudara sekalian, kami memutuskan untuk menyerahkan jalur hukum dan jalur konstitusi karena itu saya dan sandiaga uno memohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir dilingkungan MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo.

Permintaan tersebut di lakukan dengan sungguh-sungguh oeleh Prabowo sebagai sebagai bentuk permohonannya karena ingin pendukungnya tenang dan damai.

"Saya mohon saudara percaya pada kami, kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. kami selalu memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian saya mohon, Sami'na wa atho'na, percayalah pada pimpinan. Dan untuk itu kalau saudara-saudara merasa mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saya mohon tidak perlu hadir disekitar MK," ujarnya.

Prabowo mengatakan memang ada delegasi untuk dampingi tim hukum. "Tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu dalam jumlah massa untuk kita hindari fitnah dan hindari provokator-provokator lainnya, itu permohonan saya dan kita percayalah pada hakim-hakim tersebut apapun keputusannya," ujarnya.

Sumber: Akurat.co

Dra Hj Sinta Nuriyah Wahid: Ramdhan Momen Memadamkan Api Kenbencian

Sumber: Google

Moemn Ramdha ini Dra Hj Sinta Nuriyah Wahid\ mengajak masyarakat untuk menjadikannya sebagai momen memadamkan api kebencia dan kemabli merajut persaudaraan sesama anak bangsa usai pemilu 2019 ini.

Pada momen sahur bersama wartawan  di Pooldeck Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru,Istri dari mantan presiden keempat Abdurrahman Wahid itu, mengatakan, pemilu memang telah membuat jurang perbedaan yang menjurus pada perpecahan

"Saatnya kita kembali dalam kebersamaan, kerukunan, saling menghormati, menghargai dan tolong menolong sesama anak bangsa Indonesia," tuturnya.

Diakui Sinta, sepanjang kunjungannya ke daerah-daerah, masyarakat selalu menyatakan wilayah mereka aman dan kondusif.

Namun dia melihat, potensi kerawanan itu tetap ada dan mengibaratkan air tenang bisa menghanyutkan.

"Ini yang harus kita waspadai bersama. Karena itu, harus kita persiapkan pada diri kita masing-masing. Caranya, pertebal keimanan dan ketaqwaan," katanya.

Terlebih di bulan suci Ramadan saat ini, kata dia, amalan-amalan di bulan puasa bisa membuat diri lebih tenang dan dekat dengan Allah SWT.

"Hakikat puasa yaitu ajaran moral dan budi pekerti yang luhur. Karena puasa mengajarkan tentang kesabaran, kejujuran, keikhlasan, saling bertolong-tolongan. Dimana kita harus bisa merasakan bagaimana saudara kita yang dalam keadaan kurang beruntung harus kita tolong," jelas wanita yang dianugerahi gelar 'Ibu Bangsa' oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) itu.

Di akhir wejangannya, Sinta pun mengingatkan kembali apa yang diajarkan oleh sang suami mendiang Gus Dur soal berpolitik, yakni "Yang lebih penting dari politik adalah unsur kemanusiaan".

Sumber: Akurat.co

Massa Bersorban Kepung Kantor KPU

Sumber: Google

Kantor KPU Memtemg Jakarta Timur di Kepung oleh massa bersorban dan berbaju putih. Diketahui massa tersebut dari jalan  KH Wahid Hasyim dan Jalan Sabang menuju ke Jalan KH Agus Salim pada pukul 10.55 WIB.

Massa memakai berbagai atribut seperti sorban, gamis panjang berwarna putih, serta berselendang hijau. Selain itu, terlihat massa tersebut telah mengoleskan pasta gigi di pipi mereka.

Mereka melintasi jalan tersebut dengan tertib meskipun sempat membuat jalan menjadi macet.

Selain itu, terlihat beberapa petugas dari Dinas Perhubungan di lokasi yang sedang mengatur jalan sehingga kondisi lalu lintas di perempatan Jalan Sabang tersebut kembali lancar.

Ini merupakan aksi massa hari kedua setelah sebelumnya pada Selasa (21/5) terdapat aksi yang dilakukan di depan Gedung Bawaslu sejak pagi hingga malam hari untuk menuntut agar Bawaslu menindaklanjuti dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. 

Sumber: Akurat.co

Prabowo: Ajukan Gugatan Ke MK Terkait Hasil Pilpres

Sumber: Google

Menyikapi pengumuman hasil perhitungan suara tingkat nasional Prabowo Subanto bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan menempuh jalur hukum.

"Kita akan terus melakukan seluruh upaya hukum, secara konstitusi dalam membela hak rakyat," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5). 

Terkait hasil Pilpres 2019 BPN Prabowo-Sandi menolaknya. Karena menurutnya telah terjadi ekcurangan.

"Kami menolak seluruh penghitungan suara dini hari tadi. Pihak 02 juga merasa pengumuman itu dilaksanakan pada waktu yang janggal," ujar Prabowo. 

Capres nomor urut 02 ini meminta penyelenggara pemilu untuk memperbaiki proses tahapan pemilu yang tidak berjalan jujur dan adil. Meskipun tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki adanya kecurangan tersebut. 

"Pihak 02 juga menyampaikan, untuk memberi kesempatan kepada KPU, untuk memperbaiki proses, untuk jujur dan adil. Namun tidak ada upaya untuk memperbaiki proses tersebut," tuturnya.

Sumber: Akurat.co

Surat SPDP Terkait Tuduhan Kasus Makar Prabowo Di Tarik Oleh Polda Metro Jaya

Sumber: Google

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyedikian Terkait tuduhan kasus makar dengan tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto kini telah dntark oleh Polda Metro Jaya. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, SPDP ditarik karena polisi butuh melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan terhadap Prabowo.

"Dari hasil analisis penyidik bahwa belum waktunya diterbitkan SPDP karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersamgka Eggy Sudjana dan Lius," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (21/5/2019).

Argo menjelaskan bahwa polisi harus melakukan cross-check terhadap pengakuan Eggi dan Lieus beseta alat bukti lainya. Argo juga mengatakan bahwa Prabowo adalah tokoh bangsa yang harus di hormati.

"Karena perlu dilakukan crosscheck dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, belum perlu sidik, maka SPDP ditarik hari ini," tandas Argo.

Sebelumnya beredar SPDP terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana. Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.

Sumber: Akurat.co

Prabowo Subianto Berstatus Terlapor Dengan Terkait Tuduhan Kasus Makar

Sumber: Google

Capres 01 Prabowo Subianto sebagai terlapor dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tuduhan turut melakukan makar bersama Eggi Sudjana. 

Surat pelaporan Prabowo ini tercatat dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim, tanggal 19 April 2019. Nama pelapor adalah DR Supriyanto S.H, MH, M, Kn.

"Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya," demikian isi surat SPDP, Selasa (21/5/2019). 

Wakil Ketua  Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan terkait status terlapor atas tuduhan makar.  Sementara SPDP terhadap Eggi yang memuat nama Prabowo sebagai terlapor itu diterima di Hambalang, Bogor, dini hari tadi. 

Sumber:  Akurat.co

MUI Banten Himbau Untuk Tidak Ikut Aksi Massa 22 Mei 2019

Sumber: Google

MUI Kabupaten Lebak, Banten, menghmbau masyarakat sekitar agar tdak mengikuti aksi gerakan massa pada 22 Mei 2019 karena di anggap membuang waktu dan melanggar ketertiban umum.

"Kami minta warga lebih baik tinggal di rumah maupun bekerja dibandingkan mengikuti gerakan massa," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori saat dihubungi di Lebak, Rabu (15/5/2019).

Pada tanggl tersebut KPU Republik Indonesia secara resmi akan menetapkan hasil kemenangan pemilu 2019 untuk pasangan calon presiden dan wakilnya. Kemungkinan penetapan presiden dan wakilnya dipastikan menimbulkan gelombang gerakan massa.

Gerakan massa tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk akibat ketidakpuasan calon presiden tertentu yang kalah. Mereka akan melakukan tuntutan diskualifikasi kemenangan hasil pemilu 2019, karena diduga adanya kecurangan tersetruktur, sistematis dan masif (TSM).

Karena itu, MUI Kabupaten Lebak mengajak masyarakat agar tidak mengikuti gerakan massa yang bisa menimbulkan kerugian diri sendiri.

"Kami minta masyarakat lebih banyak berdoa di rumah dan masjid, dibandingkan pergi ke Jakarta. Kita doakan penepatan presiden berjalan lancar tanpa kekerasan," tandasnya.

Sumber: Akurat.co

Para Aktivis Nyanyikan Lagu 2019 Ganti Presiden.

Sumber: Google

Kantor  Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 10, Mei 2019 di padatai oleh para Aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman turut hadir dalam aksi yang bertajuk ‘Ayo Kawal Ulama dan Koalisi Umat’ oleh sejumlah ormas. Aksi ini di lakukan dengan tujuan agar Bawaslu menindak kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 17 April 2019 lalu.

Neno Warisman yang merupakan anggota BPN Prabowo-Sandi terlihat sdngan mengenakan jilbab coklat dan berbusana putih. Neno naik ke atas mobil komando dan menyanyikan lagu 2019 Ganti Presiden.

Massa yang membawa atribut, baliho, serta bendera merah putih pun bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan kubu oposisi itu.

Seusai menyanyikan lagu, Neno Warisman menyempatkan diri berorasi dan berseru untuk tak berhenti mengawal perjuangan Prabowo-Sandi.

"2019 untuk Prabowo-Sandi, mari kita kawal terus," ucap Neno.

Dalam kegiatan orasi tersebut, Direktur hukum dan advokasi BPN Sufmi Dasco juga didapuk berbicara dihadapan massa. Ia mengatakan, Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menitipkan salam lewat dirinya, kepada massa yang hadir hari ini.

"Sebelum ke sini, Pak Prabowo menitipkan pesan agar kita sama-sama mengawal perjuangkan kita ke Bawaslu. Hari ini kita laporan satu kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, masih ada laporan-laporan lainnya," ujar Dasco dari mobil komando.

Sumber: Akurat.co

Serangan Balik Andi Arief Kepada Kilvan Zen

Sumber: Google

Andie Arief Politikus Partai Demokrat  memberi serangan balik kepda Zen yang sebelumnya mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) licik. Menurut Andir Arief  tuduhan tersebut terjadi karena dendam karena  Partai Demokrat merupakan salah satu penghalang dari kubu Kivlan yang ingin mengadu domba rakyat dengan SARA.

"SBY dianggap musuh besar karena penghalang ambisi kotor Kivlan Zen dan komplotannya yang kerap bermain api membenturkan rakyat dengan atas nama agama dan SARA dari mulai Konflik Ambon, Poso, Sampit dll. Kivlan tak pernah membela Islam," kicau Andi Arief dilihat AKURAT.CO, Jumat (10/5/2019).

"Anda melempar opini publik yang gak berkualitas," tulis akun @abu_alkahfi.

"Saya lebih percata Pak Kivlan Zein daripada Anda and the gank." tulis akun @mas_jae19.

"Kivlan jauh lebih berguna daripada ente," tulis akun @suryatama_surya.

Kilvan juga pernah mengatakan bahwa SBY licik. SBY dalam Pemilu 2019 dinilai tengah bersaing dengan Prabowo Subianto, padahal tengah berkoalisi.

"Orang Partai Demokrat nggak jelas kelaminnya, SBY nggak jelas kelaminnya, dia mau mencopot Prabowo supaya jangan jadi calon presiden dengan gayanya segala macam cara," ujar Kivlan.

"Dia saya tahu sifatnya mereka ini saling bersaing antara Prabowo dan SBY. Dia tak ingin ada jenderal lain yang jadi presiden, dia ingin dirinya sendiri dan dia orangnya licik. Sampaikan saja bahwa SBY licik. Dia junior saya, saya yang mendidik dia, saya tahu dia orangnya licik, dia mendukung 01 waktu menang di tahun 2014," sambungnya.

Sumber: Akurat.co

Hasil Perhitungan KPU Terbaru

Sumber: Google

Hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang di unggah oleh KPU RI melalui sistem Informasi Perhitungan Suara pada sabtu 04, Mei 2019 pasangan calon Presiden nomor urut 01 unggul di banding pasangan calon 02.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 56,10 persen atau 55.929.995 suara sementara Prabowo-Sandi memperoleh 43,90 persen atau 43.765.786 suara.

Penghitungan suara yang dilakukan KPU telah mencakup 65,02 persen TPS, atau sebanyak 528.847 dari total 813.350 TPS yang ada di dalam dan luar negeri.

Dalam disclaimer Situng, KPU menyatakan bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di salinan Formulir C1.

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Sumber: Akurat.co

KPU Terus Pantau Perkembangan Korban Petugas KPPS Yang Terus Bertambah

Sumber: Google

Terkait korban meninggal usai Pemilu 2019 petugas KPU masi terus memantau perkembangan petugas KPU yang meninggal dunia.

Arif Rahman Hakim Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan, berdasarkan data terbaru per 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB pagi, tercatat sebanyak 382 petugas KPPS yang meninggal dunia, dengan wilayah Provinsi Jawa Barat yang paling banyak yaitu 100 orang petugas KPPS.

"Jumlah KPPS yang wafat sebanyak 382 orang. Kemudian jumlah KPPS yang sakit ada 2.232 orang," sebut Arif dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dengan demikian, total dari seluruh jumlah KPPS yang sakit dan meninggal dunia menjadi 3911 orang. 

Berikut rincian data petugas KPPS pemilu 2019 yang meninggal dunia:

Jawa Barat 100 jiwa 

Jawa Tengah 62 jiwa

Jawa Timur 39 jiwa

Banten 21 jiwa 

Lampung 17 jiwa

Sumatera Utara 14 jiwa

D.I.Y Yogyakarta 11 jiwa 

DKI Jakarta 11 jiwa 

Kalimantan Barat 10 jiwa

Nusa Tenggara Timur 10 jiwa 

Riau 10 jiwa 

Sumatera Selatan 8 jiwa 

Aceh 7 jiwa

Bengkuli 7 jiwa

Sulawesi Utara 7 jiwa

Kalimantan Timur 6 jiwa 

Kalimantan Selatan 6 jiwa

Papua 6 jiwa 

Sulawesi Selatan 5 jiwa 

Jambi 5 jiwa

Nusa Tenggara Barat 4 jiwa 

Kalimantan Tengah 3 jiwa 

Kepulauan Riau 3 jiwa 

Sumatera Barat 2 jiwa 

Maluku 2 jiwa 

Bali 2 jiwa

Sulawesi Tengah 1 jiwa

Sulawesi Tenggara 1 jiwa 

Sulawesi Barat 1 jiwa

Kalimantan Utara 1 jiwa

Papua Barat 0 jiwa  

Maluku Utara 0 jiwa 

Kep. Bangka Belitung 0 jiwa 

Gorontalo 0 jiwa

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyepakati santunan untuk KPPS yang meninggal sebesar Rp 36 juta. Kemudian, untuk petugas yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kecacatan permanen diberikan santunan Rp 30,8 juta.

Sementara, untuk petugas yang mengalami luka berat akan diberikan santunan Rp 16,5 juta dan, untuk petugas yang mengalami luka sedang akan mendapat santunan Rp 8,25 juta.

Sumber: Akurat.co

Hasil Perhitungan KPU Terbaru

Sumber: Google

Pada laporan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 hingga rabu pukul 05.30 WIB pasangan nomor urut 01 mas tetap memimpin.

Hal tersebut diketahui dari sistem informasi penghitungan suara komisi pemilihan umum (KPU) dengan hasil paslon 01 sebanyak 52.324.042 atau 56.07 persen sedangkan paslon 02 meraih sebanyak 52.324.042 atau 56.07 persen.

Meskipun demikian perolehan suara kedua pasangan calon tersebut akan terus mengalami perubahan karena belum seluruh data dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia oleh KPU RI melalui situs resminya.

Hingga Kamis Pagi (1/5/2019) pukul 05.30 WIB, KPU RI baru menghimpun data 496.103 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau setara dengan 60, 99 persen.

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS di Tanah Air.

Sumber: Akurat.co

Ace Hasan Syadzily Menanggapi Recana Ijtima' Ulama III

Sumber: Google

Ace Hasan Syadzily menanggapi rencana akan digelarnya Ijtima' Ulama III. beliau mengatakan Jangan terlalu gampang menggunakan institusi keulamaan hanya untuk menjustifikasi syahwat politik sekelompok orang.

Ace juga mempertanyakan kepentingan Ijtima ulama III untuk apa lagi, dalam pemilu 2019. Ace meminta tidak menggunakan istilah-istilah ijtima ulama, apalagi hanya untuk menyikapi tuduhan kecurangan dalam pemilu.

"Tidak perlu ijtima’-ijtimaan segala. Kan sudah ada Ulama yang terpilih menjadi Wakil Presiden. Harusnya disyukuri oleh mereka," kata Ace saat dihubungin AKURAT.CO, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Ace jika memang ada kecurangan pemilu, baiknya laporkan saja kepada Bawaslu atau Gakkumdu. Sebab setiap permasalahan dalam UU Pemilu yang terkait dengan pelanggaran pemilu sudah ada aturannya dan mekanisme hukumnya.

Lebih lanjut Ace mengatakan, jika menyangkut persengketaan hasil pemilu silahkan laporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan memprovokasi umat gara-gara kalah dalam pemilu. Umat harus diajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dan menciptakan suasana damai. Apalagi ini kita menjelang bulan Ramadhan. Jadikan momentum menjelang Ramadhan ini untuk mempertebal ibadah kita dan merajut silaturahmi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menyebut akan ada Ijtima' Ulama III. Sobri mengutarakan hal tersebut saat memberi sambutan dalam acara peringatan Isra Mi'raj di suatu tempat. Video saat Sobri membeberkan hal itu sudah tersebar di media sosial. Termasuk juga di laman Youtube yang diunggah akun Pecinta Habib Rizieq Shihab pada Rabu (24/4/2019).

Sumber: Akurat.co

Jumlah Meninggalnya Panitia Pemilu Mengundang Perhatian Media Asing

Sumber: Google

Lebih dari 270 panitia Pemilihan Umum di Indonesia Meninggal dunia hal tersebut mencuri perhatian media asing, diantaranya BBC, Reuters, Aljazeera, ABC News Australia, dan Straits Times.

Dilansir dari BBC, sebagian besar petugas KPPS tewas karena kelelahan. Pasalnya, mereka harus rela bekerja berjam-jam untuk menghitung jutaan kertas suara dengan cara manual.

Menurut Arief Priyo Susanto, juru bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 1.878 petugas lainnya dalam kondisi sakit.

sekitar 7 juta orang memang ditugaskan membantu penghitungan dan pengawasan pesta demokrasi pada pemilu 17 April silam, . Namun, mereka diharuskan bekerja sampai tengah malam dalam kondisi yang panas. Itu sebabnya jatuh banyak korban.

Pemilu 2019 memang menjadi pertama kalinya negeri Ibu Pertiwi ini menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk menghemat dana. Sementara itu, ada sekitar 80 persen dari 193 juta pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih mereka di 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

Akibatnya, banyaknya jumlah pemilih itu membuat para petugas KPPS itu kelelahan hingga akhirnya jatuh sakit. Berbeda dengan seleksi pegawai negeri sipil, para petugas itu tidak menjalani pemeriksaan medis sebelum mulai ditugaskan.

Menurut keterangan juru bicara KPU, sebanyak 272 petugas meninggal karena menanggung beban kerja yang berlebihan. KPU berencana memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebanyak Rp36 juta untuk setiap petugas KPPS yang meninggal.

Sementara itu, para kritikus menyalahkan pemerintah yang dengan tidak bijaksana telah menggabungkan pemilu sehingga para petugas harus menanggung beban yang tidak realistis.

Hingga saat ini, KPU masih melakukan penghitungan suara. Hasil penghitungan suara itu akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang.

Sumber: Akurat.co

Korban Meninggal Petugas KPPS Kembali Bertambah

Sumber: Google

Korban meninggal dunia petugas KPPS bertambah menjadi 225 orang, sedangkan petugas yang sakit mencapai 1.470 orang. Hal tersebut diungkapkan komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019) malam.

"Bertambah, jumlah petugas KPPS yang wafat sebanyak 225 dan sakit 1.470," ungkapnya.

Data yang dihimpun, kata dia, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit berjumlah 1.695 orang.

"Total tertimpa musibah sebanyak 1.695 orang. Ini data per pukul 18.00 WIB,"singkatnya.

Sebelumnya, KPU menyebut petugas KPPS yang sakit sebanyak 883 dan yang meninggal dunia berjumlah 144 orang dalam pelaksanaan pemilu 2019 serentak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui pengajuan dana untuk pemberian santunan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia maupun sakit saat tengah bertugas. 

"Prinsipnya dari pemerintah akan memberikan santunan," kata Viryan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Namun, kata Viryan, saat ini pemerintah sedang merumuskan besaran santunan yang akan diberikan bagi petugas tersebut, maka dari itu pihaknya akan memastikan pencairan santunan akan dilakukan sesegera mungkin.

Sumber: Akurat.co

Bamsoet Setuju Pilpres Dan Pileg Di Pisah

Sumber: Google

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI  menyetujui revisi UU nomor 77 tahun 2017 terkait  Pemilihan Umum (Pemilu), untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu.

Bamsoet juga memberikan contoh sebuah poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), tidak dilakukan secara bersamaan.

"Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan," kata Bambang di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bambang mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya.

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar.

Beban kerja yang besar itu, menurut dia, menyebabkan banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit setelah pemungutan suara.

"Pemilu serentak rumit dan mempersulit pemilih terutama yang ada di desa-desa," ujarnya.

Sumber: Akurat.co

Makasar Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Sumber: Google

Pemungutan suara ulang dilakukan oleh di kota Makasar, Sulawesi Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar berharap pelaksanaan pemungutan tak diwarnai money politic.

"Mudah-mudahan tidaklah, kita tidak boleh juga bernegatif thinking. Biarkan prosesnya berjalan," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari kepada AKURAT.CO, Kamis (25/4/2019).

Farid Wajdi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menambahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Makassar akan dilakukan di 16 tempat pemungutan suara yang tersebar di empat wilayah: Kecamatan Tamalate, Manggala, Panakukang, dan Mariso.

Farid Wajdi juga berharap kasus yang terjadi di daerahnya dijadikan sebagai pelajaran bagi masyarakat dan sekaligus menghindari potensi-potensi terjadinya money politic selama pelaksanaan.

"Kami berharap tidak ada karena kami yakin PSU ini adalah bagian dari upaya memurnikan demokrasi," kata dia.

Masalah yang paling dominan terjadi saat pelaksanaan pencoblosan pada 17 April 2019 lalu, kata Farid Wajdi, adanya pemilih yang tidak memiliki dokumen A5 dan bukan berdomisili di sekitar tempat pemungutan suara juga ikut memilih.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan digelar paling lambat pada Sabtu 27 April 2019.

"PSU ini tergantung dari keadaannya, tapi yang paling besar direkomendasikan adalah PSU parsial, artinya tidak semua surat suara dilakukan pemungutan suara ulang hanya tertentu," kata dia.

"Kami berharap tidak ada lagi karena berkaitan dengan perencanaan proyeksi kebutuhan logistik," dia menambahkan.

Sumber: Akurat.co

Korban Meninggal Usai Pilpres 2019

Sumber: Akurat.co

Salah satu korban meninggal akibat kelelahan uasi menjadi panitia Pilpres 2019 adalah Sony Sumarsono. Diketahui Sony Sumarsono bertugas di TPS 162 Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia. Pihak keluarga menyebut, Sony sempat mengalami sesak nafas akibat kelelahan.

Menurut pihak keluarga akibat kegiatan yang terlalu banyak membuat kondisi Sony menurun. Diakui, Sony bersama KPPS lainnya mulai rutin mempersiapkan TPS sejak satu pekan sebelum hari pencoblosan.

. 

"Bapak saya anggota KPPS sebelumnya emang rapat-rapat gencar banget dari sore sampe malam, rapat terakhir itu gak bisa ikutin rapat harus istirahat. Gejala badan lemas nafsu makan berkurang. Kayak mual-mual dan muntah-muntah," kata Pranata saat ditemui AKURAT.CO di kediamannya, Komplek TVRI Poris, Jatirahayu.

"Kegiatan bapak sebelum tanggal 17 itu memang padat, mulai dari sore hingga tengah malam," lanjutnya.

Menurutnya, kondisi itu membuat Sony tidak bisa lagi melanjutkan sebagai KPPS.

"Bapak sudah tidak bisa jadi panitia lagi, waktu pencoblosan saja harus didampingi," terangnya.

Melihat kondisi yang semakin melemah, membuat pihak keluarga membawa Sony ke Rumah Sakit UKI, Jakarta Timur.

"Bapak meninggal Selasa (24/4/19) semalam kemarin, nanti rencananya mau dimakamin di TPU Pasar Kecapi," pungkasnya.

Sumber: Akurat.co

Masyarakat Di Himbau Untuk Hormati Proses Penghitungan KPU

Sumber: Google

Pada Pilres 2019 Pileg samapi dengan pemilihan DPD KPU masi masih merampungkan penghitungan surat suara.

Seperti yang dikatakan oleh oleh A Bakir Ihsan Pengamat Politik UIN Jakarta beliau meminta kepada semua pihak untuk memercayai kinerja jajaran KPU dalam menyelesaikan penghitungan suara Pemilu 2019. Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta ini juga mengingatkan semua pihak menghormati dan menerima hasil Pemilu 2019 yang akan ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang.

"Kita harus hormati proses yang sudah dan sedang berjalan. Percayakan lembaga penyelenggara pemilu bekerja menyelesaikan tugasnya dan menetapkan hasil pemilu," kata Bakir melalui keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).

Bakir meminta semua pihak tidak melakukan tindakan yang malah mengacaukan kinerja KPU. Jika ditemukan kecurangan, peserta pemilu baik Capres-Cawapres, Caleg dan Calon DPD bisa menempuh jalur hukum yang tersedia. Baik melalui Bawaslu, DKPP dan Mahmakah Konstitusi.

Selain itu, Bakir juga meminta semua pihak legowo dengan hasil yang ditetapkan KPU. Dan jika ada yang berupaya menolak hasil pemilu dengan cara-cara yang inkonstitusional, menurut dia, sama saja mendelegitimasi lembaga dan hasil kerja penyelenggara pemilu.

Sekarang ini, kata Bakir, tidak perlu lagi meributkan hasil quic count lembaga survei. Semua pihak harus bersabar menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan KPU. Khususnya untuk pendukung capres 01 maupun 02 tak perlu lagi saling klaim kemenangan.

Bakir juga meminta semua harus kembali bersatu membangun Indonesia ke depan.

"Hilangkan sekat-sekat perbedaan politik, kita percayakan kepada KPU untuk menuntaskan kerjanya. Dan jika ada upaya inskonstitusional atas kerja KPU sama saja mengkhianati aturan main yang telah disepakati bersama sebagai sebuah bangsa," kata Bakir.

KPU melalu Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) terus mengupdate hasil penghitungan surat hasil Pemilu 2019. Saat ini, Berdasarkan data penghitungan suara real count KPU RI pada Rabu (24/9/2019) pagi, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 23.259.850 atau 55,42 persen. Sementara itu pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 18.662.403 suara atau 44,58 persen. Jumlah suara yang masuk dalam sistem Situng KPU RI adalah 41.922.253. 

Sumber: Akurat.co

Bawaslu Selediki Kebenaran Video Pembakaran Surat Suara Di Papua

Sumber: Google

Viralnya sebuah Video di papua dimana video tersebut pembakaran surat suara dan kotak surat suara. Terkait video tersebut kini Komisioner Bawasalu Provinsi Papua segera ke Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, guna mengecek kebenaran video tersebut.

"Jadi, nanti Pak Niko Tunjanan, komisioner Bawasalu Kordiv Pengawasan yang akan ke Puncak Jaya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang di Kota Jayapura, Rabu (24/4/2019).

Ketua Koordinator Gakkumdu Provinsi Papua Amandus  menegaskan akan segera menjadwalkan  Niko Tunjanan berangkat pada Kamis (25/4) ke Kabupaten Puncak Jaya dengan harapan bisa mendapat keterangan terkait video tersebut.

"Kami juga sudah sampaikan ke Bawaslu Puncak Jaya agar segera telusuri peristiwa ini, termasuk proses pemilunya di sana bagaimana," katanya.

Dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 menit 7 detik itu, terlihat tumpukan surat dan kota suara yang sedang terbakar dan diduga sebagai logistik pemilu 2019.

Selain itu terlihat juga seorang ibu dan anak yang sedang membuang sejumlah surat suara kearah tumpukan tersebut.

Ada juga suara dari orang yang merekam video tersebut dan menyebutkan bahwa "Selamat siang. Inilah tempat pembakaran kotak suara maupun surat suara di Distrik Tingginambut. Masyarakat melakukan pembakaran, tolong teman-teman viralkan di media sosial.

Sumber: Akurat.co