Showing posts with label Joko Widodo. Show all posts
Showing posts with label Joko Widodo. Show all posts

Wednesday, October 23, 2019

I Gusti Ayu Bintang Darmavati Sampaikan 5 Pokok Tugas Dirinya Bekerja Secara Kolektif


Sumber: Google

Presiden Joko  menunjuk I Gusti Ayu Bintang Darmavati atau yang akrab disapa Bintang sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk priode 2019-2024, menggantikan Menteri terdahulu, Yohana Yembise.

Pada hari tepat hari pertama Bintang berkunjung  ke kantor Kemen PPPA Bintang menyampaikan secara khusus kepada para deputi mengenai 5 tugas pokok yang akan dikerjakan mereka secara kolektif sebagaimana arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Berikut lima tugas pokok tersebut:

Perkuat Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, KemenPPPA Bangun Sinergi Masyarakat
- Memberdayakan perempuan dalam kewirausahaan.

- Memberdayakan perempuan.

- Pekerja Anak.

-Peran ibu dalam Pendidikan.

- Penurunan angka kekerasan dan pernikahan dini.

"Didalam benak saya, harus banyak melakukan koordinasi dengan kelembagaan lain. Sinergi merupakan kekuatan yang cukup besar," katanya kepada AkuratPatenting di kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Rabu, (23/10).

Lanjut Bintang, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar semua kegiatan yang sudah berjalan dan telah selesai dilakukan diarahkan agar fokus pada pemanfaatannya bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo juga berharap agar KemenPPPA harus cepat tanggap dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi.

"Bapak pesan kalau KemenPPPA jangan kalah cepat dengan Komnas HAM, jangan sampai tidak tahu adanya kasus, yang membuat Komnas HAM turun lebih dahulu," tandasnya.



Sumber: Akurat.co

Sunday, July 28, 2019

Janji Jokowi Terkait Susuna Kabinet Kerja

Sumber: Google

Terkait kabinet yang akan membantu Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas Negara Presiden Jokowi mengaku belum melakukan penyusunan walapun sudah ada beberapa nama yang diajukan kepada dirinya.

"Soal kabinet belum. Ya mulai masuk nama-namanya, nanti kita olah," ujarnya usai santap siang dengan awak media di Rumah Makan Ayam Goreng Mbah Karto Tembel, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (28/7/2019).

Presiden Republik Indonesia tersebut juga mengatakan bahwa semakin banyak nama yang masuk akan semakin bagus karena semakin banyak alternatif pilihan sehingga dapat lebih mudah untuk memilih orang yang tepat.

"Semakin mudah memilihnya karena alternatif pilihannya banyak," imbuh presiden.

Ditanya mengenai komposisi kabinet apakah akan diisi anak-anak muda, Jokowi menjawab bahwa sejak dulu ia sudah menegaskan jika akan banyak warna dalam kabinetnya nanti.

"Termasuk ya yang muda-muda. Apalagi perkembangan dunia sangat dinamis sehingga membutuhkan respon secara lebih cepat yang tentunya perlu energi ekstra yang pastinya dimiliki anak muda," ujarnya.

Memang sebelumnya sejumlah nama anak muda digadang-digadang masuk dalam kabinet yang akan disusun Presiden Jokowi di periode keduanya ini diantaranya bos Gojek, Nadiem Makariem, hingga Achmad Zaky serta presenter Najwa Shihab dan juga Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia.



Sumber: Akurat.co

Monday, May 20, 2019

Surat SPDP Terkait Tuduhan Kasus Makar Prabowo Di Tarik Oleh Polda Metro Jaya

Sumber: Google

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyedikian Terkait tuduhan kasus makar dengan tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto kini telah dntark oleh Polda Metro Jaya. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, SPDP ditarik karena polisi butuh melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan terhadap Prabowo.

"Dari hasil analisis penyidik bahwa belum waktunya diterbitkan SPDP karena nama Pak Prabowo hanya disebut namanya oleh tersamgka Eggy Sudjana dan Lius," kata Argo dalam keterangannya, Selasa (21/5/2019).

Argo menjelaskan bahwa polisi harus melakukan cross-check terhadap pengakuan Eggi dan Lieus beseta alat bukti lainya. Argo juga mengatakan bahwa Prabowo adalah tokoh bangsa yang harus di hormati.

"Karena perlu dilakukan crosscheck dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, belum perlu sidik, maka SPDP ditarik hari ini," tandas Argo.

Sebelumnya beredar SPDP terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana. Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 juncto Pasal 87 dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.


Sumber: Akurat.co

Prabowo Subianto Berstatus Terlapor Dengan Terkait Tuduhan Kasus Makar

Sumber: Google

Capres 01 Prabowo Subianto sebagai terlapor dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tuduhan turut melakukan makar bersama Eggi Sudjana. 

Surat pelaporan Prabowo ini tercatat dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim, tanggal 19 April 2019. Nama pelapor adalah DR Supriyanto S.H, MH, M, Kn.

"Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya," demikian isi surat SPDP, Selasa (21/5/2019). 

Wakil Ketua  Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan terkait status terlapor atas tuduhan makar.  Sementara SPDP terhadap Eggi yang memuat nama Prabowo sebagai terlapor itu diterima di Hambalang, Bogor, dini hari tadi. 





Sumber:  Akurat.co

Monday, May 13, 2019

HS Pelaku Pengancaman Penggal Kepala Joko Widodo Terancam Hukuman Mati

Sumber: Google

HS, inisial seorang pemimpin dalam video yang mengatakan akan memenggal kepala Joko Widodo. Atas apa yang dilakukannya tersebut HS terancam hukuman mati. Seperti yang di jelaskan oleh Kabid Humas Polda Metri Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan bahwa apa yanng dilakuka oleh HS adalah salah satu tindakan makar  mengancam keamanan negara.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP," kata Argo lewat pesan singkat, Minggu (12/5/2019).

Pasal 104 KUHP berbunyi, "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

Selain dikenakan pasal makar, HS dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Argo.

Seperti diketahui, HS (25) yang beralamat di Palmerah ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor, Minggu (12/5/2019) pukul 08.00.

HS melontarkan ancaman itu saat demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, pada Jumat (10/5/2019) siang. Tindakannya yang mengancam memenggal Jokowi juga dilaporkan oleh Relawan pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania.

Sumber: Akurat.co

Thursday, May 2, 2019

Ini Pesan Joko Widodo Pada Hardiknas

Sumber: Google

Joko Widodo di lihat dari semua lama akun media sosial pribadinya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 mei.

Jokowi juga menyampikan pesan bahwa menurutnya pependidikan adalah jalan panjang yang harus di tempuh bagi sebuah bangsa dalam upaya membangun identitas, karakter, dan martabat.

Pada postingannya  beliau juga mengubah gambar dengan animasi  suasana dimana seorang guru mengajar anak murid di kelas. Di dinding kelas, ada foto Jokowi dan tokoh pendidikan nasional Indonesia yakni Ki Hadjar Dewantara.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional -- Presiden Joko Widodo," dikutip AKURAT.CO dari tulisan yang ada di gambar tersebut.

Diketahui 2 Mei selalu diperingati Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu, juga merupakan hari lahir tokoh pendidikan Indonesia yakni Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau dikenal Ki Hadjar Dewantara.

Hari Nasional ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 1959 tanggal 16 Desember 1959. Penetapan tersebut juga merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada jasa Ki Hadjar Dewantara yang telah memelopori sistem pendidikan berbasis kepribadian dan kebudayaan nasional.



Sumber: Akurat.co

Wednesday, April 24, 2019

Hasil Perhitungan Sementara KPU

Sumber: Google

Berdasarkan data penghitungan suara real count KPU RI pada Rabu (24/9/2019) pagi tadi pasangan calon presiden dengan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 4.597.447 suara dibandingkan dengan pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dilansir AKURAT.CO dalam situs Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU hingga pukul 09.00 WIB, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 23.259.850 atau 55,42 persen.

Sementara itu pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 18.662.403 suara atau 44,58 persen.

Hingga pukul 09.00 WIB, jumlah suara yang masuk dalam sistem Situng KPU RI adalah 41.922.253.

Jumlah itu tercatat masuk dari 223.388 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh total TPS 813.350 atau setara dengan 27,46 persen.

Sumber: Akurat.co

Tuesday, April 23, 2019

Jokowi Dan Prabowo Harus Bertemu Demi Suasana Yang Kondusif

Sumber: Google

Ace Hasan Syadzily juru bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan  bahwa rencana pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah salah satu upaya untuk kembali menjalin silahtuhrami elit bangsa.

Menurut Ace komukasi antar pemimpin sangatlah penting agar menghindari ketegangan para pendukung.

"Komunikasi dan silaturahmi itu penting. Namun kan perlu ada kesepahaman terlebih dahulu. Ini penting agar suasana lebih cair dan lebih kekeluargaan," kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Ace juga mengatakan bahwa para elit bangsa punya andil dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif, aman dan damai.

"Yang terpenting kan sebetulnya adalah kita semua berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, adem, dan tenang pasca-pemilihan 17 April 2019. Masyarakat jangan diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan," kata Ace.

Ace juga mengatakan bahwa Prabowo sosok yang mempunyai hati besar yang mau berkomunikasi dengan Jokowi ,dengan komitmen untuk menjaga stabilitas politik, suasana yang kondusif,aman dan damai.

"Pada saatnya pasti akan ada pertemuan langsung antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada saat yang tepat," tandasnya

Sumber: Akurat.co

PKB Setuju 2024 Pilpres Dan Pileg Akan Di Pisah

Sumber: Google

Abdul Kadir Karding Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), setuju akan rencana pemilu legislatif akan di pisah dengan pemilu Presiden pada 2024.

"Saya melihat penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada pemilu 2019, ada dampak buruknya," kata Abdul Kadir Karding, ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Hal tersebut d jelaskan oleh Abdul Kadir Karding  saat mendapat pertanyaan bagaimana  tanggapannya perihal adanya sejumlah petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPSP) yang sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan data KPU, ada sebanyak 90 petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan, serta 374 petugas KPPS yang sakit.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKNJoko Widodo-Ma'ruf Amin, dirinya melihat problem pada penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden, memiliki dampak teknis dan dampak substansi.

Soal adanya petugas KPPS dan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang menjadi sakit dan bahkan meninggal dunia, karena lamanya waktu bekerja, yakni menyiapkan TPS, menjaga TPS pada saat pemberian hak suara, hingga penghitungan suara, membutuhkan waktu sangat lama, sehingga kelelahan.

Persoalannya, kata dia, karena terlalu banyaknya pilihan yang disodorkan kepada pemilih dalam waktu yang sama, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk menghitung perolehan suara. "Kalau jumlah TPS sebenarnya sudah banyak, dan sudah diputuskan bahwa setiap TPS maksimal 300 DPT (daftar pemilih tetap)," katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini menambahkan, problem yang lebih substansial adalah penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden, menjadi kurang fokus.

Dia mencontohkan, seorang caleg, kalau fokus mengkampanyekan dirinya, menjadi kurang mengkampanyekan partai dan capres-cawapres, demikian juga sebaliknya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan agar pemilu 2024 dipisah antara Pileg dan Pilpres.

Sumber: Akurat.co

Ini Hasil Perhitungan Real Count Sementara

Sumber: Google

Berdasarkan hasil perhitungan suara real count" KPU RI pada Selasa (23/4/2019) siang. Pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin berhasil unggul sementara dari pasangan Prabowo-Sandi.

Melalui situs Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) mencatat Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara sebanyak 16.843.344 atau setara dengan 55,11 persen dari suara yang masuk sampai pukul 12.14 WIB, KPU RI melalui situs

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno baru memperoleh 13.719.288 suara atau setara dengan 44,89 persen. Keduanya selisih sekitar 3 juta suara

Perolehan suara kedua pasangan calon tersebut akan terus mengalami perubahan karena belum seluruh data dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia oleh KPU RI melalui situs KPU RI.

Jika dibandingkan dengan data satu hari sebelumnya melalui situs yang sama, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami kenaikan sekitar satu juta suara.

Hingga Pukul 12.14 WIB, KPU RI baru mencatat 161.481 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 813.350 TPS atau setara dengan 19,44 persen.

Situng KPU merupakan penghitungan resmi KPU RI menggunakan pemindaian form C1 dari setiap TPS di Tanah Air. Namun KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

Pada penyelenggaran Pilpres 2014 KPU RI menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau setara dengan 46,85 persen.

Sumber: Akurat.co

Thursday, April 18, 2019

Jokowi Undang KIK Untuk Memantau hasil Pilpres 2019

Sumber: Google

Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di undang oleh Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin  di Resto Pelataran Menteng Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Berdasarkan pantauan AKURAT.CO, Jokowi tiba di Pelataran pada pukul 16.04 yang didampingi oleh anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Pramono Anung dengan mengenakan kemeja putih.

Diketahui pertuman tersebut bertujuan untuk memantau hasil Pilpres 2019.Hal tersebut di jelaskan oleh sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto.


"Kami diundang oleh Presiden Jokowi, dimana para Ketua Umum dan Sekjen pada sore hari ini mengadakan pertemuan. Untuk melakukan monitoring, pemantauan terhadap seluruh proses rekapitulasi dan alhamdulillah selama ini dari seluruh proses Pemilu yang kita jalankan maka quick count dan exit poll oleh lembaga lembaga yang kredibel," ungkap Hasto ditemui di lokasi.

Hasto mengatakan selain memantau hasil Pilpres, Jokowi akan memberikan arahan kepada ketua dan sekjen KIK untuk mengawal proses penghitungan suara oleh KPU.

"Bapak Presiden kita terus melakukan pemantauan karena KPU lah yang punya kewenangan. Pada akhirnya untuk menentukan siapa pemenang dari pemilu presiden dan pemilu legislatif melalui proses penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang," tandasnya.

Hadir dalam pertemuan ini calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Asul Sani, Sekjen PKB Hanif Dhakiri, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan sejumlah elit politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sumber: Akurat.co

Monday, April 15, 2019

Jokowi Ceritakan Pengalaman Masuk Kedalam Ka'bah

Sumber: Google

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia belum lama ini telah melaksanakan ibadah umrah bersama istri dan anaknya. Dalam kesempatan tersebut diketahui Presiden Republik Indonesia tersebut dapat kesempatan masuk kedalam ka'bah. 

Pengalaman masuk kedalam ka'bah tersebut beliau ceritakan dengan rasa bangga Beliau mengaku tidak pernah menyangka akan masuk kedalam ka'bah bahkan beliau mengaku tidak pernah membayangkan momen tersebut.

"Tak pernah terbayangkan dalam hidup saya, akan memperoleh kehormatan dan kesempatan ini: datang ke Masjidil Haram, berjalan menapak tangga kayu, melewati ambang pintu Kakbah, lalu masuk ke dalamnya. Di luar, saya melihat ribuan orang dari berbagai bangsa sedang bertawaf, bergerak melingkar mengelilinginya," tulis Jokowi seperti dikutip AKURAT.CO, Selasa (16/4/2019).

Tidak hanya itu presiden jokowi juga menceritakan pengalamannya sholat di dalam ka'bah.

"Menjelang subuh saya telah berada di dalam Kakbah, di ruangan kosong yang sedikit gelap, bersama istri dan anak-anak. Saya kemudian menunaikan salat sunnah dua rakaat ke arah empat penjuru," tambahnya.

Namun, Jokowi mengaku sempat gamang soal kemana dia harus menghadap saat salat. 

"Perasaan saya sempat gamang, harus menghadap ke mana? Dan akhirnya saya ingat: ini di dalam Kakbah. Saya bisa salat menghadap ke arah mana saja," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menuturkan kalau dia sangat bersyukur atas kesempatan tersebut. Dia mengatakan tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut.

"Saya akan mengingat kesempatan ini sepanjang hidup," tutupnya.

Sumber: Akurat.co

Sunday, April 14, 2019

Presiden Jokowi Berkesempatan Masuk Kedalam Ka'bah

Sumber: Google

Pada senin 15, April 2019 Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep telah menunaikan ibadah Umrah .

Pada ibadah Umrah kali ini Presiden, Ibu Iriana dan rombongan terbatas berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah.

Terlihat dari sebuah foto, bahwa Jokowi, Iriana, dan kedua putranya masuk ke dalam Kabah dan tak lama kemudian keluar dengan dipandu petugas keamanan setempat.

Setelah selesai masuk kedalam Ka'bah, Presiden Jokowi bersama rombongan melakukan tawaf yang kemudian dilanjutkan dengan salat Subuh berjamaah di depan multazam.

Kemudian setelah salat, Presiden bersama rombongan melaksanakan Sai. Mengakhiri ibadah umrah, Presiden dan rombongan melakukan tahalul pada pukul 06.37 waktu setempat.

Turut serta mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel.

Presiden melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi sejak Minggu (14/4/2019). Sebelumnya Presiden telah melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Istana Pribadi Raja di Riyadh dan membahas peningkatan kerja sama ekonomi di sektor pariwisata dan energi. 

Sumber: Akurat.co

Thursday, April 11, 2019

Jokowi Turut Bersedih Terkait Kasus Kekerasan Pada Anak

Sumber: Google

Terkait kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Pontianak Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa empati dan turut prihatin. 

"Kita semua sedih, kita semua berduka atas peristiwa perundungan itu," ungkap Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Jokowi telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertindak tegas, namun juga tetap bijaksana, mengingat pelaku perundungan ini masih di bawah umur.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai prosedur hukum," ujarnya.

Perbuhan yang intraksi yang terjadi di tengah masyarakat membuat hak tersebut dapat terjadi.

Menurut Jokowi, peristiwa perundungan yang menimpa siswi SMP itu menunjukkan bahwa ada perubahan interaksi yang terjadi di tengah masyarakat.

"Ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antarmasyarakat yang berubah lewat media sosial. Ini adalah masa transisi yang kita semua harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah tetapi kita belum siap," katanya.

Untuk itu, Jokowi pun berharap agar para orang tua, guru dan masyarakat dapat turut bersama-sama merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, serta meluruskan hal-hal yang tidak benar yang terjadi di lapangan.

"Ini harus disikapi bersama-sama. Karena ada sebuah pergeseran, ada masa transisi pola interaksi sosial antarmasyarakat yang berubah karena keterbukaan media sosial," ungkapnya.

Di samping itu, Jokowi juga tidak menampik bila ada usulan revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan anak-anak.

"Tapi yang paling penting budaya kita, etika kita, norma-norma kita, nilai agama kita, semua tidak memperbolehkan hal tersebut (perundungan)," ujarnya.

Sumber: Akurat.co

Tuesday, April 9, 2019

Hotman Paris Rela Lakukan Hal Ini Demi Bela Audrey

Sumber: Google

Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya turun tangan terkait kasus kekerasan terhadapa Audrey, seorang anak SMP yang dikabarkan di keroyok sejumlah anak sekolah menengah atas. Hotman paris juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut bersuara dalam kasus Audrey.

"Kepada Bapak presiden RI Jokowi, inilah kesempatan paling bagus untuk bapak bersuara dalam kasus Audrey, agar para pelaku yang diduga sebagai penganiaya dari kasus Audrey segera ditangkap dan diadili," kata Hotman Paris dalam video unggahannya di salah satu akun media sosial pribadinya, Rabu (10/4/2019).

Hotman paris merasa heran dan geram karena para pelaku dapat bebas begitu saja, hanya karena masalah masi di bawah umur. karena menurutnya dibawah umur pun bisa di adili.

"Bagaimana bisa dibebaskan tidak ditangkap segera orang yang diduga mencolok kemaluan dari seorang wanita muda. Walaupun dia (pelaku) masih di bawah umur, tetap bisa diadili, bukankah ada peradilan anak," ujar Hotman Paris.

Hotman Paris juga menyumbangkan sejumlah uang kepada keluarga Audrey sebagai bentuk perlawanan hukum pertama.

"Kepada keluarga korban saya baru dapat honor dari Pesantren Tebu Iren Jombang, itu semua honor akan saya sumbangkan kepada ibu dari korban sebagai awal perlawanan hukum. salam, Hotman Paris," ujarnya.

Sebelumnya, Hotman Paris angkat bicara terkait kasus Audrey, seorang siswi sekolah menengah pertama yang menjadi korban pengeroyokan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Viralnya kasus Audrey di media sosial membuat Hotman Paris terketuk ingin membantu keluarga korban dalam mengadili pelaku yang menjahati Audrey.

Melalui akun Instagram @hotmanparisofficial, meminta siapapun warganet untuk menyampaikan kepadanya berapa nomor handphone keluarga Audrey. "Minta no hp keluarga korban?? Ayok kita berjuang agar pelaku diadili," tulisnya.

Tak cukup sampai situ, bergerak cepat, Hotman Paris mengatakan jika dirinya akan menghubungi semua pejabat terkait kasus tersebut agar pelaku ditangkap. Bahkan, Hotman Paris juga menghubungi beberapa televisi untuk mendalami kasus tersebut.

"Hotman sudah hubungin para Pemred Tv agar kasus Audrey di ekspose! Sejak tadi malam hotman sudah bekerja," ujarnya.

Atas apa yang dilakukan Hotman paris membuat warganet merasa bangga dan mengapresiasi apa yang dilakukan pengacara kondang tersebut.

Sumber: Akurat.co

Thursday, February 21, 2019

Presiden Joko Widodo Menjenguk Ibu Ani Yudhoyono

Sumber: Google

Kamis 21 Februari 2019 Presiden Joko Widodo terbang menuju Singapura dengan tujuan menjenguk istri Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hari ini saya bersama dengan ibu Iriana akan ke Singapura untuk menjenguk ibu Ani Yudhoyono," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di ruang VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

Presiden Jokowi terbang menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 melalui lanud pada pukul 13.30 WIB.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa beliau tidak akan alama berada di negara tetangg tersebut, beliu menjlaskan bahwa uasi menjenguk ibu Ani beliau akan segera kembali ke tanah air pada kamis sore.

Istri Presiden Ke-6 RI, Ani Yudhoyono, dirawat di National University Hospital Singapura.

Dia mengalami kanker darah dan menjalani perawatan kesehatan di Singapura sejak 2 Februari 2019 lalu.

Pejabat yang turut dalam rombongan kepresidenan antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sumber: Akurat.co

Tuesday, February 19, 2019

Pesan Presiden Joko Widodo Kepada Syamsuar dan Edy Natar

Sumber: Google

Syamsuar dan Edy Natar Nasution resmi menjabat Gubernur dan Wagub Riau periode 2019 hingga 2024 setelah pelantikan pada Rabu ini di Istana Negara Jakarta. Ia menempati jabatan itu berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2019 hingga 2024.

"Tentunya ada pesan dari presiden karena presiden punya perhatian sangat besar terhadap kebakaran hutan dan lahan," kata Syamsuar usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Presiden Joko Widodo meminta Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Riau periode 2019 hingga 2024 Syamsuar dan Edy Natar Nasution melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah itu.

Ia menyebutkan Riau berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sehingga jika terjadi karhutla negara itu akan mengajukan protes. "Kita ingin menjaga marwah negeri ini agar di masa mendatang tidak ada lagi karhutla," ujarnya.

Syamsuar menegaskan pencegahan kebakaran hutan menjadi prioritas sehingga pihaknya akan segera melakukan sosialisasi pencegahan karhutla.

"Sekarang Riau juga sudah mengalami beberapa kali musim kering. Karena itu kami akan turun ke semua kabupaten dan kota bersama Forkopimda dan BPBD agar nanti masyarakat kita lebih dini mereka tahu nanti pentingnya menghadapi kekeringan. Yang kita khawatirkan adalah karhutla," terangnya.

Ia menyebutkan dalam beberapa waktu terakhir ada beberapa titik api di Riau. Namun pemerintah daerah masih bisa mengatasinya. 

Sumber: Akurat.co