Joko Widodo Menegaskan Bahwa Apa Yang Beliau Sampaikan Sesuai Fakta

Sumber: Google

Dengan tegas Joko Widodo calon Presiden Nomor Urut 01 menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan berdasarkan dara dari kementrian terkait. Bukan sebuah opini atau karangan dirinya sendiri.

"Kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri," jelas Jokowi saat ditemui di Pandeglang, Senin (18/2/2019).

Jokowi juga menjelaskan data Kementerian Pertanian terkait impor jagung tercatat sebesar 180 ribu ton. Dia juga menjelaskan Kementerian Perdagangan mencatatkan data yang sama pada angka 180 ribu ton.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor jagung pada 2018 mencapai 737,22 ribu ton.

"Ya coba dicek saja. Bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi," ucap Jokowi.

Selain itu terkait kebakaran hutan, Jokowi menjelaskan dalam tiga tahun terdapat penurunan drastis.

"Turun drastis, turun 85 persen lebih. Artinya sekarang kan nggak ada yang namanya pesawat nggak bisa turun, nggak bisa naik kaya dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga nggak ada, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga tidak mengeluh mengenai bencana asap," ujarnya.

Sumber: Akurat.co

Prabowo Subianto: Program Pembagian TanahTidak Tepat Sasaran

Sumber: Google

Menurut pak Prabowo Subianto program pengentasan kemiskinan dan konflik lahan pemerintah Joko Widodo pembagian lebih dari tujuh juta sertifikat dinilai tidak tepat pada sasaran. Karena menurutnya hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya lahan yang akan di bagikan dimasa depan nanti. Hal ini karena menurut Prabowo, bagi-bagi tanah itu tidak menguntungkan bagi anak dan cucu kedepannya dan bahwa sesungguhnya sumber daya alam dikuasai negara berdasarkan UUD45 ayat 33.. 

“Kami punya pandangan berbeda, yang dilakukan Jokowi ini menarik dan populer untuk satu sampai 2 generasi, namun tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia semakin bertambah dan nantinya tidak ada lahan untuk dibagi jadi bagaimana nanti untuk anak dan cucu, dan menurut UU45 ayat 33 bumi dan air semuanya dikuasi negara,” kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 di hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Akan tetapi Joko Widodo membantah karena menurutnya lahan yang bersertifkikat itu dapat menjadi jaminan hukum untuk mereka. Adanya sertifikat ini dapat menjadi tempat untuk peningkatan akses keuangan mereka.

“Dalam dua tahun ini kita telah membagian konsensi - konsensi lewat pembangunan untuk petani, nelayan sebanyak 2,6 juta hektar dan 12,7 yang kita siarkan kita juga mendampingi mereka agar taman – tanaman produktif, ada taman - tanaman kopi, jagung, tidak menerbitkan konsensi lahan tetapi memberikan pendampingan. Ada lebih dari 7 juta sertifikat agar mereka punya hak ukur yang di tanah tadi. Dengan hak sertifikat, ini jaminan hukum dan peningkatan akses keuangan mereka. memiliiki pentingnya redistribusi aset 12,7 terdistribusi,” kata Jokowi di acara yang sama.

Jokowi menegaskan lahan tersebut justru tidak dilakukan untuk penguasaan lahan. Hal ini karena pembagian lahan ini tidak sebesar seperti luasnya lahan yang dimiliki Prabowo.

“Tidak ada Pembagian yang tadi hampir 2,6 juta agar produktf. Kita tidak beri lahan yang besar – besar, seperti lahan Prabowo di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, aceh tengah 110 ribu hektare,” tambah Jokowi.

Sumber: Akurat.co

Jokowi: Tol Laut Masa Depan Ekonomi Indonesia

Sumber: Google

Jokowi dodo Capres Nomor Urut 01 menjelaskan bahwa bagian bawah laut adalah masa depan ekonomi Indonesia sehingga infrastruktur yang bekaitan dengan laut harus di rapihkan secara besar-besaran.

“Infrastruktur yang berkaitan dengan laut dibenahi besar-besaran. Tol laut kita terus kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur,” jelasnya dalam dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Jokowi juga menjelaskan menurutnya dengan konsistensi pembangunan tol laut makan akan memberikan manfaat besar bagi negara.

Menaggapi hal tersebut, Capres Nomor Urut 02 memberi tanggapannya dengan menilai bahwa menurutnya saat ini yang menjadi masalahnya adalah  tidak adanya akses nelayan miskin terhadap teknologi dan kapal. Selain itu, Ketua Umum Gerindra ini juga menyatakan para nelayan tersebut juga dibatasi modal dan peraturan yang ada.

Lebih lanjut Prabowo menegaskan apabila ia terpilih menjadi Presiden ia akan membuat BUMN khusu untuk laut dan perikanan.

“Kami juga akan melatih masyarakat dan teknologi dan modal lain-lain sampai pada produksi,” tandasnya.

Pengamat Ekonomi Kedua Capres Dinilai Tidak Miliki Strategi Mengatasi Impor Pangan

Sumber: Google

Suroto pengamat ekonomi memberikan penilaian diamana menurutnya kedua Capres tidak memiliki strategi dalam mengatasi impor pangan.

"Strategi kebijakan jangka pendek untuk keluar dari jebakan importasi pangan tidak ada, sama sekali tidak disinggung," kata Suroto yang juga Ketua Lembaga Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Dilansir dari Antara, menurutnya kedua Capres cenderung hanya ingin membangun ketahanan pangan semata.

Keduanya, di anggap tidak memiliki keinginan yang kuat untuk membangun kedaulatan pangan.

"Antagonisme harga baik buat petani dan konsumen, dimana petani butuh harga tinggi dan konsumen ingin harga murah itu, ya harus diselesaikan secara institusional," katanya.

Menurut dia, bila rantai pasar sudah dihentikan dengan cara apapun namun struktur pasar tidak dirombak, maka tidak akan mengubah keadaan.

"Ini artinya tidak ada komitmen untuk membangun kedaulatan pangan," katanya.

Ongkos "input" dan "output" petani di Indonesia, kata dia, semakin berat dari waktu ke waktu.

"Ketika panen beras mereka paling pertama beli beras pertama dan habis panen mau tanam sudah utang lagi," katanya.

Suroto mengamati di manapun pertanian budi daya atau "on farm" memiliki kecenderungan margin atau keuntungan yang rendah dan rentan terhadap perubahan cuaca.

Maka, ketika semakin dipaksa produksinya juga akan menciptakan penurunan harga ketika produksi melimpah.

"Dilema harga ini tidak akan bisa ditanggulangi, kalau tidak ada organisasi petani dan pembudi daya yang kuat dan mampu mengintegrasikan sektor 'on farm' dan 'off farm'," katanya.

Suroto juga menyayangkan ketika kedua Capres juga tidak menyinggung persoalan industrialisasi sektor primer pangan.

"Padahal, untuk memotong persoalan importasi pangan barang jadi itu kan di soal ini. Pertanian rumah tangga dan juga industri rumah tangga kan intinya di sini," ujarnya. 

Sumber: Akurat.co